Menata Distribusi Rantai Dingin Daging Ayam di Indonesia



Tantangan utama pengembangan usaha peternakan ayam ras pedaging atau broiler saat ini adalah usaha ini didominasi oleh perusahaan integrasi, sedangkan usaha ayam ras petelur (layer) sebaliknya. Dalam hal peternak mandiri ayam ras pedaging sulit bersaing dengan perusahaan integrasi dilihat dari sisi penguasaan sarana produksi dan efisiensi usaha sehingga harga relatif lebih tinggi. Masalah lain yakni hasil produksi ayam ras pedaging dari perusahaan integrasi tersebut hanya sekitar 20% untuk pengolahan, dan selebihnya atau 80% dijual ke pasar tradisional, sehingga market share peternak ayam mandiri di pasar tradisional menjadi turun. Perusahaan integrasi sebenarnya telah memiliki Rumah Pemotongan Ayam (RPA) dan melakukan penyimpanan di cold storage, namun kapasitas cold storagenya hanya mampu menampung stock sebesar 15-20% dari total produksi.



Hal itu disampaikan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Ketut Diarmita dalam pidato kunci pada seminar ISPI: Distribusi Rantai Dingin Produk Daging Unggas di Jakarta pada 28 September 2017 lalu. Seminar rutin yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) tersebut merupakan rangkaian penyelenggaraan Pameran Indonesian International Seafood & Meat Expo (IISM) dan International Farming Technology (IFT) tersebut digelar di arena JIEXPO, Kemayoran Jakarta.

Ketua Umum ISPI Prof Ali Agus mengatakan, seminar ISPI kali ini merupakan apresiasi pemerintah utamanya dalam menerbitkan Permentan No.61/Permentan/PK.230/12/2016 Tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras. Tujuan Permentan ini yakni memperbaiki tataniaga perunggasan di Tanah Air untuk menjadi lebih baik dan sehat tentunya. Tataniaga yang menerapkan sistem rantai dingin diharapkan menjadi solusi ke depan perunggasan di Tanah Air untuk mengatasi gejolak harga live bird di tingkat peternak, serta dalam menghasilkan produk yang berkualitas, higienis, sehat, bersih, utuh dan halal toyiban. Setelah terbitnya Permentan ini, harus dikawal bersama supaya tidak lepas dan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.



Diarmita memaparkan, adanya Permentan Nomor 61/Permentan/PK.230/12/2016 Tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras bertolak dari fakta adanya perusahaan terintegrasi yang Pelaku usaha sedikit, bermodal kuat, dengan teknologi mutakhir, terintegrasi Hulu-hilir, efisien, dan posisi tawar kuat. Sementara pelaku usaha sendiri jumlahnya banyak, modal terbatas, teknologi sederhana, lebih banyak bergerak dalam bidang on farm atau budidaya, kurang efisien, dan posisi tawar yang lemah. Adanya regulasi ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan keduanya, sehingga terjadi persaingan usaha peternakan ayam yang fair, kondusif dan sinergis.

Dalam regulasi yang sudah diundangkan sejak 2016 lalu tersebut, terdapat 4 substansi penting melingkupi penyediaan, peredaran, pelaporan, dan pengawasan. Dalam hal penyediaan, maka hal tersebut didasarkan pada rencana produksi nasional sesuai keseimbangan suplai & demand. Jika tidak seimbang, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan produksi PS dan/atau FS. Pelaku Usaha yang memproduksi Ayam Ras potong (livebird) dengan produksi paling rendah 300.000 ekor/minggu, sesuai dengan peraturan ini, sudah harus mempunyai Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang memiliki fasilitas rantai dingin, mulai berlaku 7 Desember 2017. Produksi 300.000 ekor per minggu berarti dalam sebulan produksinya 1,2 juta ekor. Ini artinya, semua farm peternakan ayam berkapasitas kandang 2,4 juta ekor, wajib memiliki sarana RPHU.

Regulasi tersebut juga menegaskan bahwa peredaran Ayam Ras kecuali ayam ras potong atau livebird, wajib bersertifikat benih atau bibit dari LSP terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Mentan. Untuk alokasi telur tertunas dan/atau DOC FS broiler dan layer dari integrator kepada: internal integrator sebanyak 50%, untuk pelaku usaha mandiri, koperasi dan peternak sebanyak 50%. Kepastian ketersediaan atas kebutuhan pasokan telur tertunas/DOC PS dan DOC FS diantara pelaku usaha dilakukan melalui perjanjian khusus.

Permentan tersebut juga memberi mandat agar para pelaku usaha integrasi, pembibit PS, dan pelaku usaha mandiri untuk melaporkan produksi dan peredaran produknya kepada Dirjen PKH paling kurang 1 bulan sekali. Dan, dirjen PKH sewaktu-waktu dapat meminta laporan wabah penyakit hewan dan/atau terjadi ketidakseimbangan suplai dan demand, melakukan audit populasi, produksi, wabah penyakit dan/atau terjadi ketidakseimbangan.

Dalam hal pengawasan, hal ini dilakukan oleh Ditjen PKH, Kadis Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menurut Permentan tersebut, pengawasan dilaksanakan paling kurang 3 bulan sekali atau bisa juga dilakukan sewaktu-waktu apabila terjadi dugaan penyimpangan. Apabila ada pelaku usaha perunggasan yang melanggar regulasi ini, maka beberapa sangsi yang bakal menanti yakni peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan izin usaha dan pengenaan denda.

Pengurus Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia (ARPHUIN) Agus Wahyudi menambahkan, penerapan Permentan seputar peredaran produk unggas ini sekaligus merupakan edukasi bagi produsen dan konsumen dari sisi umur simpan daging ayam. Di satu sisi para pelaku usaha dapat meredam fluktuasi harga daging ayam di pasar, di sisi lain konsumen menjadi terbiasa dengan produk daging unggas yang telah dibekukan. Penerapan sistem rantai dingin, tambahnya, selain bertujuan mengubah persepsi masyarakat akan pola konsumsi daging ayam beku, juga dimaksudkan sebagai upaya mengontrol higiene daging unggas yang dikenal rentan terkontaminasi bakteri berbahaya. Produk daging ayam segar tidak bisa bertahan lama di suhu ruang dalam tempo lebih dari 4 jam. Hal ini berbeda dengan daging yang disimpan dingin atau beku, yang bisa diperpanjang umur simpannya, bahkan hingga 1 tahun.

Produk daging ayam beku berbeda cara perlakuannya sebelum dikonsumsi. Sebelum diolah lebih lanjut, perlu di-thawing atau dicairkan dahulu selama kurang lebih 24 jam. Terdapat tiga peran penting daging ayam beku dalam dunia usaha, yakni dalam hal distribusi, dapat dikirim jarak jauh antar kabupaten atau propinsi. Sistem stok pun bisa dilakukan, misalnya untuk usaha katering atau restoran, cukup belanja daging ayam untuk seminggu atau sebulan. Manfaat lainnya adalah daging ayam beku dapat membantu menstabilkan harga ayam yang dikenal kerap berfluktuasi.

Jakarta sebagai ibu kota Indonesia sudah selayaknya menjadi percontohan dalam penerapan sistem rantai dingin produk daging unggas. Terlebih ibukota telah memiliki Perda DKI no 4 tahun 2017 tentang pengendalian pemeliharan dan peredaran unggas. Perda tersebut dimaksudkan untuk mencegah berjangkitnya virus flu burung (H5NI), mengatur segala perijinan pemeliharaan unggas, serta mengatur pemindahan tempat penampungan dan pemotongan produk unggas. Perda juga memberikan sangsi bagi yang melanggar, yakni kurungan paling lama 3 bulan, atau denda paling banyak Rp 50 juta atau penyitaan unggas.

Penerapan sistem rantai dingin dinilai Agus sebagai solusi bagi DKI Jakarta untuk memberi contoh yang baik di dalam negeri. Penerapan sistem rantai dingin dapat menunjang layanan dan jasa bagi para tamu atau turis manca negara, terutama dalam hal penyediaan masakan berbahan daging unggas yang aman, sehat, utuh dan halal.

Agus berharap, penerapan sistem rantai dingin pada produk daging unggas yang sedang dan akan diterapkan para pelaku usaha perunggasan ini dapat didukung oleh pemerintah. Dukungan yang diharapkan tersebut antara lain dalam hal kemudahan dalam penentuan lokasi usaha, prodigram, promosi, edukasi, koordinasi dengan aparat terkait, kepolisian, dan lain-lain. Denan penerapan sistem rantai dingin ini, maka akan terlaksana komitmen para pelaku usaha dalam memberikan layanan kepada masyarakat akan produk daging yang berkualitas baik dan halal. andang

Artikel Lainnya

  • Nov 21, 2018

    Resmi Dibuka, SIAL Interfood 2018

    Industri kuliner kian berkembang di Indonesia. Berkembanganya industri kuliner di Indonesia membuat wisatawan mancanegara tertarik untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata. Bahkan, wisata kuliner menempati 30% dari total pengeluaran atau belanja wisatawan. Dengan kata lain, industri kuliner sebagai salah satu penyumbang besar devisa negara.    "Industri kuliner menjadi salah satu daya tarik pariwisata tanah air. Dengan adanya pameran SIAL INTERFOOD 2018 ini, akan berdampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Acara ini juga akan menjadi ajang promosi dan informasi yang mampu mendorong kemajuan wisata kuliner nasional," terang Plt Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I kementerian pariwisata RI, Dra. Ni Wayan Giri A. M.Sc, dalam upacara pembukaan pameran SIAL INTERFOOD 2018 yang di selenggarakan di Jakarta pada 21 November 2018.   Pameran yang berlangsung selama empat hari ini mentargetkan 75.000 pengunjung dan akan dimeriahkan beragam program menarik. Program-program tersebut di antaranya SIAL Innovations, yaitu program acara yang memberikan penghargaan tertinggi kepada peserta atas inovasi terbaik untuk produk makanan dan industri pendukungnya, seperti pengemasan dan kontainer. Selain itu juga ada kompetisi dan perlombaan dalam bidang patiseri, teh, dan kopi yang bekerjasama dengan berbagai asosiasi.  Tidak sampai di situ, SIAL INTERFOOD juga menyelenggarakan berbagai seminar dan workshop dengan mengangkat topik yang berkaitan dengan tantangan keamanan pangan, penanganan limbah, dan pengembangan bisnis kuliner di Indonesia. KI-37 ...

  • Nov 05, 2018

    Pengenalan Sertifikasi Halal Untuk Produsen Pangan Skala UMKM

    Jaminan produk halal merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan pada pola konsumsi pangan saat ini. Pergeseran tren ini menjadikan pemerintah berencana menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada bulan Oktober 2019 mendatang.    Produk pangan yang diolah dari bahan halal sekalipun tetap harus memiliki sertifikasi halal agar dapat dipasarkan ke masyarakat. Implementasi kebijakan tersebut perlu menjadi perhatian karena kapasitas produksi pangan sangat beragam, mulai dari yang besar (industrial) hingga skala UMKM.    Penerapan sertifikasi halal bagi produsen pangan skala UMKM inilah yang perlu diperhatikan dan difasilitasi oleh pemerintah. “Masyarakat perlu dipahamkan tentang pentingnya jaminan produk halal beserta nilai tambah produk apabila memiliki sertifikasi halal.   Produsen UMKM banyak yang belum memperhatikan hal ini karena sertifikasi halal sampai sekarang masih bersifat sukarela,” jelas Desi Triyanti dari LPPOM MUI dalam acara Pengenalan Sertifikasi Halal Untuk UMKM sebagai rangkaian Indonesia Halal Expo (Indhex) 2018 yang diadakan pada 3 November 2018 di Smesco Convention Hall Jakarta.    Desi menekankan bahwa ada tiga hal yang harus ada untuk mempercepat proses sertifikasi halal bagi UMKM yaitu kejujuran dalam proses audit, kesadaran produsen untuk menggunakan bahan halal, dan adanya ketertelusuran komponen produk yang dihasilkan.    Partisipasi aktif para produsen pangan merupakan kunci penting keberhasilan sertifikasi. Selain dari pihak produsen, LPPOM MUI juga memfasilitasi pengajuan proses sertifikasi produk halal melalui aplikasi Cerol yang lebih efektif dan efisien. Fri-36 ...

  • Nov 03, 2018

    Jaminan Halal Ingredien Berbasis Protein

    Dalam industri pangan, obat-obatan, dan kosmetik, banyak digunakan ingredien yang diproduksi dari sumber protein hewani seperti gelatin, kolagen, dan kondroitin. Pada mulanya sebagian ingredien tersebut diproduksi dari sumber non-halal. Namun saat ini, tren konsumen khususnya pada umat muslim telah bergeser ke arah tuntutan jaminan produk halal sehingga diperlukan suatu perubahan yang menyeluruh terhadap sistem produksi ingredien tersebut.   ...

  • Nov 01, 2018

    Indonesia sebagai Pusat Produk Halal Dunia

    Indonesia tengah bersiap sebagai pusat produk halal dunia. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam membuat hal tersebut sangat potensial untuk dikembangkan. Untuk memperkenalkan langkah tersebut, diadakan Indonesia Halal Expo (INDHEX) 2018 yang menghadirkan berbagai macam acara seperti pameran, seminar, dan juga gelar wicara. ...

  • Okt 29, 2018

    Rempah-Rempah Indonesia Membumbui Dunia

    Kekayaan rempah-rempah Indonesia tanpa disadari membumbui pangan dunia. Sejarah menceritakan bahwa bangsa-bangsa Eropa dan Jepang menjajah nusantara salah satu tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan rempah-rempah Indonesia seperti lada dan pala. Hingga saat ini pun kuliner dan industri pangan tak akan lepas dari rempah-rempah sebagai penghasil flavor spesifik. Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada,  Supriyadi mengatakan, "Inilah 4 primadona rempah Indonesia: cengkeh, pala, kayu manis, kemudian lada." Ada beberapa bagian tanaman Indonesia yang digunakan sebagai rempah-rempah diantaranya akar, umbi, daun, kulit batang, bunga, dan buah. Adapun pemanfaatan bumbu bisa dalam bentuk segar, kering, saus, dan oleorosin. Nur ...