Peresmian Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima di Bogor





Deputi Pengkajian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) merintis model pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL), dan Bogor sebagai acuan bagi PKL di daerah lainnya. Dipilihnya Kota Bogor karena kota ini berbatasan langsung dengan Ibukota. Pemerintah daerah kota Bogor juga telah memberikan putusan terdapat 14 zona yang diijinkan dikelola oleh koperasi. Beberapa zona diantaranya, yakni PKL Binamarga tempat dimana launching model pengembangan PKL yang dilangsungkan pada Sabtu lalu (11/09), kemudian di Ekalokasari, Bangbarung, Gang Selot, Papandayan dan Pengadilan.

 

Kamirudin, Asisten Deputi Urusan Penelitian Usaha Kecil Menengah menjelaskan pada tahun 2011, bekerjasama dengan kantor Koperasi Kota Bogor, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan (BPOM) dan MUI, melakukan berbagai pembinaan agar model pengembangan PKL di Bogor dapat menjadi acuan PKL di daerah lain. “Beberapa langkah yang dilakukan, yaitu penataan aspek legalitas, peningkatan aspek pembinaan dan pemasaran, peningkatan sarana dan prasarana dan sanitasi lingkungan. Para PKL tersebut diberikan pendidikan mengenai sanitasi lingkungan, dan perbaikan sarana-prasarana tempat mereka berjualan agar makanan yang mereka jual terjamin kebersihannya,” tutur Kamirudin.

Pada tahun 2013 ini secara resmi para PKL tersebut mendapatkan sertifikat dari Dinas Kesehatan yang nantinya setiap enam bulan sekali akan dilakukan pengecekan kembali oleh badan-badan terkait. Acara yang berlangsung di Jalan Binamarga ini diresmikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Secara resmi program rintisan pembinaan Koperasi PKL, penandatanganan prasasti Koperasi Selotbang (gang selot dan Bangbarung) dan Koperasi Bineka (Binamarga dan Ekalokasari) disahkan. Selain itu juga dilakukan seremoni penyerahan bantuan yang dilakukan oleh bank-bank yang terkait, dan peresmian Asosiasi Koperasi Kota Bogor.

Salah satu PKL di Binamarga menuturkan bahwa bantuan koperasi PKL sangat membantu dalam pembangunan usahanya, dengan diberikannya sertifikat dan bantuan berupa perbaikan sarana dan prasarana. “Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan, semoga dengan dilaksanakannya acara ini membuat para PKL lebih maju lagi”, tuturnya. Riska 

Artikel Lainnya

  • Nov 21, 2018

    Resmi Dibuka, SIAL Interfood 2018

    Industri kuliner kian berkembang di Indonesia. Berkembanganya industri kuliner di Indonesia membuat wisatawan mancanegara tertarik untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata. Bahkan, wisata kuliner menempati 30% dari total pengeluaran atau belanja wisatawan. Dengan kata lain, industri kuliner sebagai salah satu penyumbang besar devisa negara.    "Industri kuliner menjadi salah satu daya tarik pariwisata tanah air. Dengan adanya pameran SIAL INTERFOOD 2018 ini, akan berdampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Acara ini juga akan menjadi ajang promosi dan informasi yang mampu mendorong kemajuan wisata kuliner nasional," terang Plt Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I kementerian pariwisata RI, Dra. Ni Wayan Giri A. M.Sc, dalam upacara pembukaan pameran SIAL INTERFOOD 2018 yang di selenggarakan di Jakarta pada 21 November 2018.   Pameran yang berlangsung selama empat hari ini mentargetkan 75.000 pengunjung dan akan dimeriahkan beragam program menarik. Program-program tersebut di antaranya SIAL Innovations, yaitu program acara yang memberikan penghargaan tertinggi kepada peserta atas inovasi terbaik untuk produk makanan dan industri pendukungnya, seperti pengemasan dan kontainer. Selain itu juga ada kompetisi dan perlombaan dalam bidang patiseri, teh, dan kopi yang bekerjasama dengan berbagai asosiasi.  Tidak sampai di situ, SIAL INTERFOOD juga menyelenggarakan berbagai seminar dan workshop dengan mengangkat topik yang berkaitan dengan tantangan keamanan pangan, penanganan limbah, dan pengembangan bisnis kuliner di Indonesia. KI-37 ...

  • Nov 05, 2018

    Pengenalan Sertifikasi Halal Untuk Produsen Pangan Skala UMKM

    Jaminan produk halal merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan pada pola konsumsi pangan saat ini. Pergeseran tren ini menjadikan pemerintah berencana menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada bulan Oktober 2019 mendatang.    Produk pangan yang diolah dari bahan halal sekalipun tetap harus memiliki sertifikasi halal agar dapat dipasarkan ke masyarakat. Implementasi kebijakan tersebut perlu menjadi perhatian karena kapasitas produksi pangan sangat beragam, mulai dari yang besar (industrial) hingga skala UMKM.    Penerapan sertifikasi halal bagi produsen pangan skala UMKM inilah yang perlu diperhatikan dan difasilitasi oleh pemerintah. “Masyarakat perlu dipahamkan tentang pentingnya jaminan produk halal beserta nilai tambah produk apabila memiliki sertifikasi halal.   Produsen UMKM banyak yang belum memperhatikan hal ini karena sertifikasi halal sampai sekarang masih bersifat sukarela,” jelas Desi Triyanti dari LPPOM MUI dalam acara Pengenalan Sertifikasi Halal Untuk UMKM sebagai rangkaian Indonesia Halal Expo (Indhex) 2018 yang diadakan pada 3 November 2018 di Smesco Convention Hall Jakarta.    Desi menekankan bahwa ada tiga hal yang harus ada untuk mempercepat proses sertifikasi halal bagi UMKM yaitu kejujuran dalam proses audit, kesadaran produsen untuk menggunakan bahan halal, dan adanya ketertelusuran komponen produk yang dihasilkan.    Partisipasi aktif para produsen pangan merupakan kunci penting keberhasilan sertifikasi. Selain dari pihak produsen, LPPOM MUI juga memfasilitasi pengajuan proses sertifikasi produk halal melalui aplikasi Cerol yang lebih efektif dan efisien. Fri-36 ...

  • Nov 03, 2018

    Jaminan Halal Ingredien Berbasis Protein

    Dalam industri pangan, obat-obatan, dan kosmetik, banyak digunakan ingredien yang diproduksi dari sumber protein hewani seperti gelatin, kolagen, dan kondroitin. Pada mulanya sebagian ingredien tersebut diproduksi dari sumber non-halal. Namun saat ini, tren konsumen khususnya pada umat muslim telah bergeser ke arah tuntutan jaminan produk halal sehingga diperlukan suatu perubahan yang menyeluruh terhadap sistem produksi ingredien tersebut.   ...

  • Nov 01, 2018

    Indonesia sebagai Pusat Produk Halal Dunia

    Indonesia tengah bersiap sebagai pusat produk halal dunia. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam membuat hal tersebut sangat potensial untuk dikembangkan. Untuk memperkenalkan langkah tersebut, diadakan Indonesia Halal Expo (INDHEX) 2018 yang menghadirkan berbagai macam acara seperti pameran, seminar, dan juga gelar wicara. ...

  • Okt 29, 2018

    Rempah-Rempah Indonesia Membumbui Dunia

    Kekayaan rempah-rempah Indonesia tanpa disadari membumbui pangan dunia. Sejarah menceritakan bahwa bangsa-bangsa Eropa dan Jepang menjajah nusantara salah satu tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan rempah-rempah Indonesia seperti lada dan pala. Hingga saat ini pun kuliner dan industri pangan tak akan lepas dari rempah-rempah sebagai penghasil flavor spesifik. Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada,  Supriyadi mengatakan, "Inilah 4 primadona rempah Indonesia: cengkeh, pala, kayu manis, kemudian lada." Ada beberapa bagian tanaman Indonesia yang digunakan sebagai rempah-rempah diantaranya akar, umbi, daun, kulit batang, bunga, dan buah. Adapun pemanfaatan bumbu bisa dalam bentuk segar, kering, saus, dan oleorosin. Nur ...